Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, Kota Tegal, Jateng, Jumat (11/6/2021). Foto: Eot/Man

Kota Tegal merupakan salah satu episentrum nelayan di Jawa Tengah. Sehingga nelayan membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai guna meningkatkan produktifitas. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini mengatakan tanpa adanya dukungan yang kuat, memadai dan proporsional dari pemerintah, maka aktivitas nelayan tidak akan berjalan dengan baik.

“Kalau kita melihat kapasitas sarana dan prasarana di pelabuhan ini kondisinya kurang memadai. Maka dari itu harus menjadi perhatian kita semuanya, dengan manajemen yang baik maka kita bisa memakmurkan masyarakat,” kata Anggia Saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, Kota Tegal, Jateng, Jumat (11/6/2021).

Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini mengatakan, Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari sejak dibangun pada tahun 2004 hingga saat ini belum mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Padahal kapasitas kapal perikanan di PPP Tegalsari sudah meningkat tiga kali lipat.

“Di Pelabuhan Tegal ini seharusnya hanya dipakai oleh 200-300 kapal saja, namun saat ini hampir sekitar 1.000 unit kapal yang ada di Tegalsari ini. Oleh karenanya kondisi ini menjadi perhatian tersendiri bagi kami di Komisi IV DPR RI," ujar Anggia.

Anggia menegaskan, Komisi IV DPR RI akan berdiskusi lebih lanjut dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Harus ada rekomendasi yang konkret untuk pengembangan dan perbaikan sarana dan prasarana di pelabuhan ini,” komitmen Anggia.

Senada dengan Anggia, Anggota Komisi IV DPR RI Muslim mengatakan potensi Perikanan salah satu terbesar di Jawa Tengah adalah kawasan PPP Tegalsari. Bahkan pelabuhan ini termasuk salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia. Namun ironisnua juga menjadi Pelabuhan terjorok. Pasalnya dari tahun 2004 sampai hari ini tidak ada bantuan apapun dari pemerintah.

“Tentu semua inikan perlu kita kaji terlebih dahulu kewenangan dari pengelolaan pelabuhan ini. Artinya selama ini di bawah Unit Pelaksana Teknis Daerah, kita minta untuk diserahkan ke pusat, sehingga bantuan pemerintah pusat bisa maksimum ke pelabuhan ini, dan yang diharapkan wali kota dan masyarakat ini bisa terealisasi,” pungkas politisi Partai Demokrat itu.

Sementara itu, Plt. Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Zaini memastikan, pihaknya akan melakukan penataan secara komprehensif. “Permintaan bantuan dari masyarakat juga harus diimbangi dengan komitmen untuk menjaga dan memperhatikan operasional bantuan tersebut. Jangan sampai bantuan pemerintah tersebut berujung pada terbengkalainya alat-alat bantuan dari pemerintah," ucapnya. (opi/sf)